Bisnis, Investasi, Ekonomi, UMKM, Properti, Gaya Hidup

9 Agu 2026

Perbedaan Merek Dagang, Hak Cipta, dan Paten bagi Pelaku UMKM

Banyak pelaku UMKM masih menggunakan istilah "mematenkan merek" ketika ingin melindungi nama usahanya. Padahal, dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia, merek dagang, hak cipta, dan paten merupakan tiga jenis perlindungan yang berbeda. Masing-masing memiliki objek perlindungan, syarat, serta mekanisme yang tidak sama. Memahami perbedaan tersebut penting agar pelaku usaha dapat memilih bentuk perlindungan yang sesuai dengan aset yang dimiliki dan menghindari kesalahan saat mengurus hak kekayaan intelektual.

Merek dagang berfungsi melindungi identitas suatu produk atau jasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Yang dapat didaftarkan sebagai merek antara lain nama usaha, nama produk, logo, slogan, simbol, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang membedakan suatu barang atau jasa dengan milik pihak lain. Misalnya, sebuah UMKM yang memiliki nama toko dan logo khas sebaiknya mendaftarkan mereknya agar tidak digunakan atau didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain. Di Indonesia, perlindungan merek diperoleh setelah melalui proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sementara itu, hak cipta melindungi karya yang lahir dari kreativitas seseorang. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis ciptaan seperti buku, artikel, lagu, foto, video, ilustrasi, desain grafis, perangkat lunak, hingga konten digital. Berbeda dengan merek, hak cipta pada prinsipnya muncul secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Namun, pencatatan hak cipta tetap dianjurkan karena dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Adapun paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atas suatu invensi di bidang teknologi. Paten melindungi hasil penemuan berupa produk atau proses yang mengandung unsur kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Contohnya adalah mesin produksi dengan teknologi baru, alat kesehatan hasil inovasi, atau proses manufaktur yang belum pernah ada sebelumnya. Karena berkaitan dengan inovasi teknologi, paten umumnya lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang riset, manufaktur, atau teknologi dibandingkan UMKM yang hanya menjual produk dagang biasa.

Perbedaan ketiganya dapat dilihat dari objek yang dilindungi. Merek melindungi identitas bisnis atau produk, hak cipta melindungi karya kreatif, sedangkan paten melindungi inovasi teknologi. Dengan kata lain, satu bisnis bahkan dapat memiliki ketiga bentuk perlindungan tersebut sekaligus. Sebagai contoh, sebuah perusahaan makanan dapat mendaftarkan nama merek produknya sebagai merek dagang, memperoleh hak cipta atas desain kemasan dan materi promosinya, serta mengajukan paten apabila berhasil menciptakan teknologi pengolahan makanan yang benar-benar baru.

Bagi sebagian besar pelaku UMKM, merek dagang biasanya menjadi prioritas utama. Alasannya, identitas usaha merupakan aset yang paling sering digunakan dalam kegiatan pemasaran dan berisiko ditiru oleh pihak lain apabila tidak segera didaftarkan. Setelah itu, pelaku usaha dapat mempertimbangkan pencatatan hak cipta untuk konten kreatif atau desain yang dimiliki. Sementara itu, pengajuan paten lebih relevan apabila bisnis menghasilkan inovasi teknologi yang memenuhi persyaratan hukum.

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menganggap semua bentuk perlindungan kekayaan intelektual sebagai "paten". Akibatnya, banyak pelaku usaha mencari informasi tentang "mematenkan logo" atau "mematenkan nama usaha", padahal perlindungan yang tepat untuk nama dan logo adalah pendaftaran merek dagang, bukan paten. Memahami istilah yang benar akan mempermudah proses pengurusan sekaligus membantu pelaku usaha memilih mekanisme perlindungan yang sesuai.

.

8 Agu 2026

Cara Menentukan KBLI yang Tepat untuk Bisnis Anda

Saat mendirikan usaha, banyak pelaku UMKM lebih fokus mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa memahami pentingnya memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat. Padahal, KBLI bukan sekadar deretan kode angka. Kode ini menjadi dasar dalam menentukan jenis kegiatan usaha, tingkat risiko bisnis, hingga perizinan yang harus dipenuhi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kesalahan memilih KBLI dapat menyebabkan proses perizinan terhambat, pengajuan izin tambahan ditolak, atau data legalitas tidak sesuai dengan aktivitas usaha yang sebenarnya.

KBLI merupakan sistem klasifikasi resmi yang mengelompokkan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap jenis usaha memiliki kode tersendiri berdasarkan aktivitas utamanya. Melalui kode inilah pemerintah menentukan apakah suatu usaha cukup memiliki NIB, memerlukan Sertifikat Standar, atau harus memperoleh izin khusus dari kementerian maupun pemerintah daerah sesuai tingkat risiko usahanya.

Langkah pertama dalam menentukan KBLI adalah mengidentifikasi kegiatan utama bisnis. Jangan langsung berpatokan pada nama usaha atau produk yang dijual. Fokuslah pada aktivitas yang paling dominan menghasilkan pendapatan. Misalnya, jika Anda memiliki kedai kopi yang juga menjual biji kopi kemasan, tentukan terlebih dahulu apakah bisnis utama Anda adalah penyediaan makanan dan minuman atau perdagangan produk kemasan. Aktivitas utama inilah yang menjadi acuan dalam memilih kode KBLI.

Setelah mengetahui aktivitas utama usaha, lakukan pencarian kode KBLI melalui fitur pencarian pada sistem OSS. Anda dapat memasukkan kata kunci yang menggambarkan kegiatan usaha, kemudian membandingkan beberapa kode yang muncul. Jangan hanya melihat judul kelompok usaha, tetapi baca pula uraian atau deskripsi setiap kode agar benar-benar sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan.

Perlu dipahami bahwa satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu KBLI apabila menjalankan beberapa kegiatan usaha yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat bergerak di bidang perdagangan sekaligus jasa konsultasi, selama seluruh kegiatan tersebut benar-benar dijalankan dan didaftarkan sesuai ketentuan. Namun, hindari memilih terlalu banyak KBLI yang tidak relevan hanya untuk mengantisipasi rencana bisnis di masa depan. Pilihlah kode yang benar-benar mencerminkan kegiatan usaha saat ini, kemudian lakukan penambahan apabila bisnis berkembang ke bidang lain.

Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa kode KBLI yang dipilih telah menggunakan versi terbaru yang berlaku pada sistem OSS. Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan klasifikasi usaha agar sesuai dengan perkembangan sektor ekonomi. Oleh karena itu, ketika melakukan pendaftaran baru atau memperbarui data usaha, pastikan menggunakan kode KBLI yang masih berlaku dalam sistem OSS.

Apabila masih ragu menentukan kode yang paling sesuai, jangan memilih secara asal. Kesalahan pemilihan KBLI dapat memengaruhi jenis izin yang harus dimiliki, proses pengajuan sertifikat standar, hingga peluang mengikuti tender atau memperoleh pendanaan. Pelaku usaha dapat memanfaatkan panduan pada OSS atau berkonsultasi dengan notaris, konsultan legal, maupun dinas yang membidangi perizinan usaha agar memperoleh kode yang paling tepat.

Selain memilih KBLI yang sesuai, jangan lupa meninjau kembali kode tersebut apabila bisnis mengalami perubahan. Misalnya ketika usaha perdagangan mulai membuka jasa produksi sendiri, atau perusahaan menambah layanan baru yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. Perubahan seperti ini sebaiknya segera diikuti dengan pembaruan data melalui OSS agar legalitas usaha tetap sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya.