Ketika bisnis masih dikelola sendiri atau hanya melibatkan beberapa orang, banyak keputusan biasanya dilakukan secara informal. Pembelian barang cukup melalui chat, pembayaran dikonfirmasi lewat pesan singkat, atau pengeluaran tertentu langsung disetujui pemilik usaha. Cara seperti ini mungkin masih berjalan ketika transaksi belum banyak. Namun, ketika bisnis mulai berkembang dan jumlah karyawan, vendor, transaksi, serta pengeluaran bertambah, sistem yang hanya mengandalkan kepercayaan dan komunikasi informal dapat membuat operasional lebih sulit dikontrol. Di sinilah sistem approval mulai dibutuhkan.
Sistem approval adalah mekanisme yang menentukan siapa yang berwenang mengajukan, memeriksa, menyetujui, dan menjalankan suatu keputusan atau transaksi. Dalam praktiknya, sistem ini dapat diterapkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian barang, pembayaran vendor, reimbursement, pemberian diskon, kontrak kerja sama, hingga pengeluaran di luar anggaran. Approval matrix yang digunakan dalam bisnis umumnya memuat jenis keputusan, pihak yang mengajukan, pihak yang menyetujui, batas nominal, pihak yang menjalankan transaksi, serta mekanisme eskalasi jika keputusan berada di luar kewenangan tertentu.
Tujuan utama sistem approval bukan sekadar membuat setiap pekerjaan harus menunggu tanda tangan atasan. Lebih dari itu, approval berfungsi sebagai bagian dari pengendalian internal agar keputusan penting tidak sepenuhnya berada di tangan satu orang. Prinsip segregation of duties atau pemisahan tugas, misalnya, digunakan untuk mengurangi risiko ketika satu orang dapat melakukan sekaligus menyembunyikan kesalahan atau penyalahgunaan. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa risiko pengendalian dapat meningkat ketika fungsi yang saling berkaitan seperti otorisasi, pencatatan, dan penguasaan aset berada pada satu orang.
Langkah pertama adalah menentukan transaksi atau keputusan apa saja yang benar-benar membutuhkan approval. Tidak semua aktivitas perlu melalui proses yang sama. Pengeluaran rutin bernilai kecil dapat menggunakan mekanisme sederhana, sedangkan pembelian aset, kontrak dengan vendor baru, pembayaran bernilai besar, perubahan rekening penerima, atau pengeluaran di luar anggaran dapat membutuhkan pemeriksaan tambahan. Dengan membedakan tingkat risikonya, bisnis dapat menghindari sistem approval yang terlalu rumit tetapi tetap memberikan kontrol pada aktivitas yang memiliki dampak lebih besar.
Setelah menentukan aktivitas yang membutuhkan approval, bisnis perlu menetapkan batas kewenangan berdasarkan nominal dan jenis keputusan. Misalnya, staf operasional dapat mengajukan kebutuhan pembelian, supervisor dapat menyetujui transaksi sampai batas tertentu, sedangkan pengeluaran yang lebih besar harus diteruskan kepada manajer atau pemilik bisnis. Batas tersebut sebaiknya ditulis dengan jelas agar karyawan tidak perlu menebak siapa yang harus memberikan persetujuan. Approval matrix dapat menjadi dokumen sederhana yang merangkum pembagian kewenangan tersebut dalam satu tempat.
Tahap berikutnya adalah memisahkan pihak yang mengajukan transaksi dari pihak yang menyetujuinya, terutama untuk transaksi yang memiliki risiko finansial. Orang yang mengajukan pembelian, misalnya, tidak ideal jika menjadi satu-satunya pihak yang juga menyetujui pembelian dan melakukan pembayaran. Jika jumlah karyawan masih terbatas sehingga pemisahan tugas secara sempurna belum memungkinkan, bisnis dapat menggunakan kontrol tambahan seperti pemeriksaan pemilik, rekonsiliasi berkala, atau persetujuan kedua untuk transaksi tertentu. Prinsipnya bukan membuat semua fungsi harus dipegang oleh orang berbeda, melainkan memastikan tidak ada satu orang yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses berisiko tinggi.
Dokumentasi juga menjadi bagian penting dari sistem approval. Persetujuan sebaiknya meninggalkan bukti yang dapat diperiksa kembali, misalnya melalui formulir digital, sistem manajemen dokumen, email perusahaan, atau platform workflow yang menyimpan riwayat persetujuan. Bukti tersebut dapat menunjukkan siapa yang mengajukan, siapa yang menyetujui, kapan keputusan dibuat, berapa nilai transaksinya, dan dokumen apa yang menjadi dasar keputusan. OJK dalam berbagai ketentuan pengendalian internal juga menekankan pentingnya otorisasi, pemisahan tugas dan tanggung jawab, serta pemeliharaan audit trail sebagai bagian dari pengendalian.
Bisnis juga perlu menentukan prosedur ketika sebuah transaksi tidak memenuhi aturan normal. Misalnya, kebutuhan mendesak muncul di luar anggaran atau pihak yang seharusnya memberikan approval sedang tidak tersedia. Tanpa aturan eskalasi, karyawan bisa mengambil keputusan sendiri atau melewati proses yang telah ditetapkan. Karena itu, sistem approval sebaiknya memiliki aturan mengenai siapa yang dapat memberikan persetujuan pengganti, kapan pengecualian diperbolehkan, serta bagaimana keputusan tersebut tetap didokumentasikan. Dengan begitu, kondisi darurat tidak otomatis menjadi alasan untuk menghilangkan kontrol.
Sistem approval kemudian perlu diuji dalam kegiatan sehari-hari. Bisnis dapat memulainya dari beberapa proses yang paling berisiko, seperti pembayaran vendor, pengeluaran kas, pembelian, reimbursement, dan perubahan data rekening. Setelah berjalan, pemilik atau manajemen dapat melihat apakah proses tersebut terlalu lambat, terdapat kewenangan yang tumpang tindih, atau justru ada transaksi yang masih bisa berjalan tanpa persetujuan. Pengendalian internal memang tidak berhenti pada pembuatan aturan; COSO menempatkan monitoring sebagai salah satu komponen penting agar sistem pengendalian tetap berjalan sesuai tujuan.
Untuk bisnis kecil, sistem approval tidak harus dimulai dengan software khusus atau prosedur yang kompleks. Spreadsheet dengan kolom transaksi, nominal, pengaju, approver, status, tanggal persetujuan, dan bukti dokumen pun dapat menjadi tahap awal. Yang lebih penting adalah aturan tersebut dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dan diterapkan secara konsisten. Ketika bisnis semakin besar, sistem tersebut dapat dikembangkan menjadi workflow digital dengan akses berdasarkan jabatan, notifikasi otomatis, batas kewenangan, serta rekam jejak persetujuan yang lebih terstruktur.
Pada akhirnya, sistem approval bukan tentang membuat operasional bisnis menjadi lambat karena terlalu banyak persetujuan. Sistem yang dirancang dengan baik justru membantu bisnis mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas sebuah keputusan, batas kewenangan setiap pihak, serta kapan sebuah transaksi membutuhkan pemeriksaan tambahan. Dengan menggabungkan batas nominal, pemisahan tugas, dokumentasi, dan mekanisme eskalasi, bisnis dapat membangun pengendalian yang lebih proporsional dengan ukuran dan risikonya. Hal ini menjadi semakin penting ketika pemilik usaha tidak lagi dapat memantau setiap transaksi secara langsung dan operasional mulai bergantung pada lebih banyak orang.

