Bagi pelaku UMKM, omzet biasanya dipahami sebagai total pendapatan dari penjualan dalam suatu periode. Namun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, cara melihat omzet untuk keperluan tertentu dalam perpajakan menjadi hal yang semakin penting untuk dipahami. Salah satu istilah yang perlu diperhatikan adalah agregasi omzet, yaitu penghitungan peredaran bruto dengan memperhitungkan penghasilan secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku. PP 20/2026 mulai berlaku pada 22 April 2026 dan merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Apa Itu Agregasi Omzet?
Secara sederhana, agregasi omzet berarti menggabungkan penghasilan yang relevan untuk menentukan total peredaran bruto wajib pajak, bukan hanya melihat omzet dari satu kegiatan usaha secara terpisah. Dalam penjelasan Direktorat Jenderal Pajak mengenai PP 20/2026, batas peredaran bruto Rp4,8 miliar kini dihitung dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penghasilan dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas dapat diperhitungkan secara agregat, termasuk penghasilan yang dikenai PPh final, PPh tidak final, maupun penghasilan dari luar negeri sesuai ketentuan.
Konsep ini penting karena sebelumnya pelaku usaha mungkin hanya melihat omzet dari kegiatan bisnis tertentu ketika memperkirakan apakah dirinya masih berada dalam batas omzet UMKM. Dengan adanya ketentuan baru, pelaku usaha perlu melihat keseluruhan penghasilan yang termasuk dalam penghitungan. Dengan kata lain, jangan hanya menjumlahkan penjualan dari satu toko atau satu lini usaha jika terdapat penghasilan lain yang juga harus diperhitungkan berdasarkan aturan perpajakan.
Mengapa Agregasi Omzet Diperlukan?
Salah satu alasan pemerintah memperkuat mekanisme penghitungan omzet adalah untuk memastikan fasilitas PPh Final UMKM digunakan sesuai sasaran. Tarif PPh Final sebesar 0,5 persen dan batas omzet Rp4,8 miliar tetap dipertahankan dalam PP 20/2026, tetapi pemerintah memperketat kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Perubahan ini juga ditujukan untuk mencegah praktik seperti firm splitting, yaitu memecah satu kegiatan atau kelompok usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing terlihat memiliki omzet di bawah batas tertentu.
Misalnya, sebuah kegiatan usaha sebenarnya memiliki skala yang cukup besar, tetapi kemudian dibuat menjadi beberapa entitas dengan omzet masing-masing berada di bawah Rp4,8 miliar. Jika setiap entitas dilihat secara terpisah, bisnis tersebut mungkin terlihat seperti beberapa usaha kecil. Padahal, secara ekonomi terdapat hubungan dan pengendalian yang membuatnya merupakan bagian dari satu kelompok usaha. Mekanisme agregasi dan pengawasan data omzet dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan seperti ini.
Contoh Sederhana Agregasi Omzet
Sebagai ilustrasi sederhana, seorang pelaku usaha memiliki bisnis makanan dengan omzet Rp3 miliar dalam satu tahun. Pada saat yang sama, ia memiliki kegiatan lain yang penghasilannya juga termasuk dalam penghitungan peredaran bruto berdasarkan ketentuan perpajakan. Jika penghasilan yang relevan dari kegiatan tersebut mencapai Rp2 miliar, maka pelaku usaha tidak seharusnya hanya melihat angka Rp3 miliar dari bisnis makanan ketika mengevaluasi batas omzetnya. Penghasilan yang harus digabungkan sesuai ketentuan perlu diperhitungkan sehingga totalnya menjadi Rp5 miliar.
Contoh tersebut bukan berarti seluruh pelaku usaha dengan dua sumber penghasilan otomatis dikenai perlakuan pajak yang sama. Jenis penghasilan, status wajib pajak, serta ketentuan pengecualian tetap perlu diperiksa. Namun, contoh ini menggambarkan prinsip dasarnya: pelaku UMKM perlu melihat keseluruhan penghasilan yang masuk dalam cakupan penghitungan, bukan sekadar omzet dari satu kegiatan yang paling terlihat.
Apa Hubungannya dengan PPh Final UMKM 0,5 Persen?
Agregasi omzet berkaitan erat dengan batas Rp4,8 miliar dalam skema PPh Final UMKM. PP 20/2026 mempertahankan tarif 0,5 persen, tetapi mengubah kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Berdasarkan penjelasan DJP, wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen selama memenuhi ketentuan omzet, tanpa batas waktu pemanfaatan seperti aturan sebelumnya. Untuk badan usaha, ketentuan mengenai subjek dan masa pemanfaatannya berbeda.
Perubahan tersebut membuat pencatatan omzet menjadi semakin penting. Pelaku usaha tidak cukup hanya mengetahui berapa nilai penjualan setiap bulan, tetapi juga perlu mengetahui berapa total peredaran bruto selama satu tahun dan sumber penghasilan apa saja yang perlu diperhitungkan. Kesalahan dalam mencatat atau menggabungkan omzet dapat membuat pelaku usaha keliru menentukan perlakuan pajaknya.
Bukan Berarti Semua Penghasilan Otomatis Digabung
Istilah agregasi omzet juga tidak seharusnya dipahami sebagai aturan bahwa semua uang yang masuk ke rekening otomatis dianggap omzet usaha. Penghitungan pajak tetap mengikuti definisi penghasilan dan peredaran bruto yang diatur dalam peraturan. Karena itu, pelaku usaha perlu membedakan antara omzet, penghasilan, modal yang disetor, pinjaman, maupun transaksi lain yang bukan merupakan hasil kegiatan usaha.
Hal ini menjadi alasan mengapa pencatatan keuangan yang rapi semakin penting bagi UMKM. Dengan memisahkan transaksi bisnis dan transaksi pribadi, pelaku usaha akan lebih mudah mengetahui mana yang benar-benar merupakan pendapatan usaha. Catatan yang jelas juga dapat membantu ketika harus mengevaluasi batas omzet atau memenuhi kewajiban perpajakan.
Agregasi Omzet dan Risiko Firm Splitting
Salah satu istilah yang muncul bersamaan dengan pembahasan agregasi omzet adalah firm splitting. Praktik ini merujuk pada pemecahan suatu usaha atau kelompok usaha menjadi beberapa entitas yang lebih kecil dengan tujuan tertentu, termasuk agar masing-masing terlihat memenuhi batas omzet untuk memperoleh fasilitas pajak. DJP menyebut pencegahan firm splitting dan bunching sebagai salah satu perhatian dalam penerapan PP 20/2026.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak berasumsi bahwa membuat beberapa badan usaha secara otomatis membuat setiap entitas dapat diperlakukan sebagai bisnis yang sepenuhnya terpisah. Struktur kepemilikan, hubungan antarentitas, sumber penghasilan, dan kondisi ekonomi sebenarnya dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan ketentuan pajak. Untuk struktur bisnis yang kompleks, konsultasi dengan profesional pajak dapat membantu memastikan perlakuan yang digunakan sudah sesuai.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan UMKM?
Bagi pelaku UMKM, langkah paling sederhana adalah mulai mencatat seluruh sumber penghasilan secara terpisah dan melakukan rekap secara berkala. Jika memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, jangan hanya mencatat omzet masing-masing secara individual tanpa melakukan evaluasi keseluruhan. Pelaku usaha juga perlu mengetahui bentuk badan usahanya karena PP 20/2026 memberikan perlakuan berbeda antara wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, koperasi, dan badan usaha lainnya.
Selain itu, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya mengejar angka omzet di bawah batas tertentu tanpa memahami aturan yang berlaku. Tujuan pencatatan bukan untuk mengakali batas pajak, melainkan memastikan bisnis mengetahui kondisi sebenarnya dan memenuhi kewajiban secara tepat. Jika omzet mulai mendekati Rp4,8 miliar atau bisnis memiliki beberapa entitas dan sumber penghasilan, evaluasi perpajakan menjadi semakin penting.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar