Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI menjadi salah satu bagian penting dalam administrasi dan legalitas bisnis di Indonesia. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Karena kegiatan ekonomi terus berkembang, klasifikasi tersebut juga perlu diperbarui agar dapat menggambarkan berbagai model bisnis yang semakin beragam.
Pada akhir 2025, Badan Pusat Statistik menerbitkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Peraturan tersebut menggantikan KBLI 2020 dan disusun untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan ekonomi dengan perkembangan ekonomi Indonesia serta standar internasional.
Implementasi KBLI 2025 kemudian membawa sejumlah penyesuaian dalam sistem perizinan berusaha, terutama melalui OSS. Bagi pelaku usaha, perubahan ini penting dipahami karena kode KBLI berkaitan dengan identitas kegiatan usaha dan dapat memengaruhi kesesuaian data legalitas perusahaan.
Apa Itu KBLI 2025?
KBLI merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis aktivitas usaha. Sederhananya, KBLI membantu pemerintah dan pelaku usaha menentukan bidang kegiatan yang dijalankan oleh suatu bisnis.
KBLI tidak hanya digunakan untuk kebutuhan statistik. Dalam ekosistem perizinan berusaha, kode kegiatan usaha menjadi bagian dari data yang digunakan dalam proses pendaftaran dan penentuan kebutuhan perizinan melalui OSS.
KBLI 2025 merupakan pembaruan dari KBLI 2020. BPS menjelaskan bahwa pembaruan tersebut diperlukan karena perkembangan kegiatan ekonomi membuat klasifikasi sebelumnya tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada.
Dengan adanya KBLI 2025, sejumlah kegiatan usaha mengalami perubahan kode maupun penyesuaian uraian dan ruang lingkup.
Perubahan KBLI 2020 ke KBLI 2025 Tidak Selalu Sama
Salah satu hal yang perlu dipahami pelaku usaha adalah bahwa tidak semua kode KBLI 2020 mengalami perubahan dengan cara yang sama. OSS mengelompokkan konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 menjadi lima jenis, yaitu tetap, berubah, dipecah, digabung, dan ditata ulang. Pada kategori tetap, satu kode lama tetap menjadi satu kode baru. Meskipun kodenya sama, uraian atau judul kegiatan usaha masih dapat mengalami penyesuaian. Pada kategori berubah, satu kode KBLI 2020 berubah menjadi satu kode KBLI 2025 dengan kemungkinan perubahan judul maupun ruang lingkup kegiatan.
Sementara itu, kategori dipecah berarti satu kode lama dapat berubah menjadi beberapa kode baru. Sebaliknya, kategori digabung berarti beberapa kode lama dapat menjadi satu kode baru. Ada pula kode yang mengalami penataan ulang, yaitu kode-kode lama disusun kembali menjadi beberapa kode dalam KBLI 2025. Karena itu, pelaku usaha tidak sebaiknya hanya melihat apakah angka kode KBLI berubah atau tidak. Uraian kegiatan dan ruang lingkupnya juga perlu diperiksa.
KBLI 2025 Tidak Berarti Harus Mengurus Semua Legalitas dari Awal
Perubahan KBLI mungkin menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan harus mengurus seluruh dokumen legalitasnya kembali. Namun, pemerintah telah memberikan kepastian bahwa implementasi KBLI 2025 tidak secara otomatis mewajibkan pelaku usaha mengurus perizinan baru.
BPS menyatakan bahwa perizinan yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Jika tidak terdapat perubahan substansi pada kegiatan usaha, penyesuaian kode KBLI dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem.
Hal ini penting karena pelaku usaha tidak perlu menganggap perubahan kode sebagai pembatalan terhadap izin yang sudah dimiliki.
Penyesuaian menjadi lebih relevan ketika terdapat perubahan substansi usaha, seperti perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian melalui OSS dan, untuk data legalitas tertentu, AHU.
Dampaknya terhadap Data Legalitas Perusahaan
Meskipun izin lama tetap berlaku, perubahan klasifikasi tetap perlu diperhatikan karena KBLI menjadi bagian dari data legalitas bisnis.
Misalnya, sebuah perusahaan sebelumnya memiliki kode KBLI tertentu yang dalam KBLI 2025 berubah menjadi kode baru. Perusahaan perlu mengetahui bagaimana hubungan kode lama dengan kode baru tersebut agar tidak terjadi kesalahan ketika mengurus perubahan data, menambah kegiatan usaha, atau mengajukan perizinan baru.
OSS telah menyediakan tabel konversi yang memungkinkan pelaku usaha mencari hubungan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025 berdasarkan kode maupun kata kunci kegiatan usaha.
Namun, OSS juga mengingatkan bahwa tabel konversi tersebut merupakan referensi. Sebelum mendaftarkan legalitas usaha, pelaku usaha tetap perlu memeriksa uraian dan ruang lingkup kegiatan pada kode KBLI yang dipilih.
Pengaruh terhadap Penambahan Kegiatan Usaha
KBLI menjadi semakin penting ketika perusahaan ingin menambah kegiatan usaha baru.
Perusahaan yang awalnya hanya bergerak pada satu bidang dapat berkembang ke bidang lain. Misalnya, perusahaan perdagangan mulai mengembangkan layanan jasa, perusahaan teknologi menambah kegiatan konsultansi, atau bisnis event memperluas kegiatan ke bidang olahraga dan kebudayaan.
Perubahan seperti ini tidak dapat hanya dilakukan dengan menambahkan deskripsi kegiatan secara informal. Perusahaan perlu memastikan kegiatan usaha baru tersebut memiliki klasifikasi KBLI yang sesuai.
Bahkan dalam beberapa kasus, satu kode KBLI 2020 dapat dipecah menjadi beberapa kode KBLI 2025. OSS memberikan contoh KBLI 82302 untuk jasa penyelenggara event khusus yang dikonversi menjadi dua kode berbeda dalam KBLI 2025, yaitu kegiatan kesenian dan kebudayaan serta kegiatan olahraga.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha perlu melihat secara lebih detail kegiatan yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar mempertahankan kode lama.
KBLI Berkaitan dengan Kebutuhan Perizinan
Pemilihan KBLI bukan sekadar masalah administrasi. Kode kegiatan usaha juga berkaitan dengan proses perizinan berusaha berbasis risiko.
Ketika suatu kegiatan usaha dimasukkan ke dalam sistem OSS, karakteristik kegiatan tersebut dapat menentukan perizinan yang perlu dipenuhi sesuai sektor dan tingkat risikonya.
Karena itu, memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya dapat menimbulkan persoalan administratif. Perusahaan bisa saja memiliki data legalitas yang tidak menggambarkan kegiatan bisnis sebenarnya.
Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian tersebut dapat menyulitkan ketika perusahaan ingin mengembangkan kegiatan usaha, mengajukan izin tertentu, mengikuti proyek, atau memenuhi persyaratan kerja sama dengan pihak lain.
Pengaruh terhadap UMKM
Bagi UMKM, perubahan KBLI 2025 juga patut diperhatikan, terutama ketika usaha mulai berkembang.
Bisnis kecil sering kali dimulai dengan satu produk atau jasa sederhana. Namun, seiring waktu, pemilik usaha dapat menambah produk, membuka layanan baru, atau mengubah model bisnis.
Dalam kondisi seperti itu, pemilik usaha perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang tercatat dalam legalitas masih sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dilakukan.
Kabar baiknya, pelaku usaha tidak perlu panik hanya karena adanya KBLI 2025. BPS menegaskan bahwa perizinan lama tetap berlaku dan penyesuaian tidak perlu dilakukan secara mandiri apabila tidak terdapat perubahan substansi usaha.
Yang lebih penting adalah memahami kondisi usaha sendiri dan memeriksa hasil konversi yang tersedia di OSS.
Perusahaan Perlu Mengecek Hasil Konversi KBLI
Langkah yang cukup penting bagi perusahaan adalah memeriksa apakah kode KBLI yang sebelumnya digunakan mengalami perubahan.
OSS menyediakan halaman khusus Konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025. Pelaku usaha dapat memasukkan kode KBLI atau kata kunci kegiatan usaha untuk melihat hasil konversinya.
Hasil konversi dapat menunjukkan apakah kode tersebut tetap, berubah, dipecah, digabung, atau ditata ulang.
Setelah mengetahui hasil konversi, perusahaan sebaiknya tidak berhenti pada kode angka. Periksa juga judul, uraian, dan ruang lingkup kegiatan pada kode KBLI 2025.
Langkah ini terutama penting bagi perusahaan yang sedang merencanakan perubahan kegiatan usaha atau mengajukan perizinan baru.
Perubahan KBLI dan Dokumen Perusahaan
Bagi perusahaan berbadan hukum, kegiatan usaha juga berkaitan dengan dokumen korporasi seperti maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha.
Jika perusahaan hanya mengalami konversi kode tanpa perubahan substansi kegiatan, penyesuaian tidak selalu berarti harus mengubah seluruh dokumen perusahaan.
Namun, apabila perusahaan memang ingin mengubah atau menambah kegiatan usaha, pemeriksaan terhadap dokumen korporasi menjadi penting. BPS menjelaskan bahwa penyesuaian melalui OSS dan AHU diperlukan apabila terdapat perubahan substansi, termasuk maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha.
Karena itu, pemilik perusahaan perlu membedakan antara konversi kode akibat perubahan klasifikasi dan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Keduanya tidak selalu memiliki konsekuensi administrasi yang sama.
KBLI 2025 sebagai Bagian dari Penataan Legalitas
Perubahan KBLI dapat menjadi momentum bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan legalitas secara menyeluruh.
Selain mengecek kode KBLI, perusahaan dapat sekaligus memastikan NIB, data badan usaha, izin yang dimiliki, serta dokumen korporasi masih sesuai dengan kondisi bisnis.
Pemeriksaan semacam ini menjadi semakin penting ketika perusahaan sudah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali didirikan. Perubahan alamat, pengurus, pemegang saham, kegiatan usaha, maupun ekspansi ke bidang baru sebaiknya tercermin dalam administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, penerapan KBLI 2025 tidak harus dipandang sebagai beban administratif. Perubahan ini justru dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa data legalitasnya benar-benar menggambarkan kegiatan bisnis yang sedang dijalankan.
Pendampingan Legalitas untuk Menyesuaikan Kegiatan Usaha
Tidak semua pemilik bisnis memahami hubungan antara KBLI, NIB, dokumen perusahaan, dan perizinan sektoral. Kesulitan dapat semakin besar ketika satu kode KBLI lama berubah menjadi beberapa kode baru atau ketika perusahaan ingin memperluas kegiatan usahanya.
Dalam kondisi tersebut, pendampingan administrasi legalitas dapat membantu perusahaan memetakan kebutuhan dokumen sebelum melakukan perubahan.
Bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam pendirian perusahaan, pengurusan SBU, SKK Konstruksi, maupun penataan legalitas bisnis, PT. Sampada Karya Utama (+62 821-1340-6420) dapat menjadi salah satu pilihan pendampingan. Dengan legalitas yang disusun sesuai kebutuhan usaha, perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan maupun rencana pengembangan bisnis.
Meski menggunakan jasa pendampingan, pemilik usaha tetap perlu memahami kegiatan usaha yang didaftarkan. KBLI sebaiknya dipilih berdasarkan kegiatan yang benar-benar dijalankan dan kebutuhan bisnis ke depan, bukan hanya karena kode tersebut terlihat paling dekat dengan nama usaha.
KBLI 2025 Perlu Dipahami, Bukan Ditakuti
KBLI 2025 merupakan pembaruan klasifikasi kegiatan ekonomi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Implementasinya membawa perubahan pada sejumlah kode, tetapi tidak berarti seluruh perusahaan harus mengurus ulang semua izin yang telah dimiliki.
Bagi perusahaan yang tidak mengalami perubahan substansi usaha, konversi kode dapat dilakukan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Sementara itu, perusahaan yang mengalami perubahan maksud, tujuan, atau ruang lingkup kegiatan perlu memperhatikan penyesuaian melalui OSS dan AHU.
Hal terpenting bagi pelaku usaha adalah tidak sekadar melihat angka kode KBLI. Periksa uraian dan ruang lingkup kegiatan, kemudian pastikan informasi tersebut sesuai dengan bisnis yang benar-benar dijalankan.
Dengan memahami perubahan KBLI 2025 sejak awal, perusahaan dapat menjaga data legalitas tetap relevan sekaligus mempersiapkan diri untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar